Energi Rakyat Terkuras Isu Politik, Ke Mana Kabar Pembangunan Di Pelosok?
Gambar : Ilustrasi AI
JAKARTA — Ada kelelahan psikologis dan kognitif yang kini merayap di ruang-ruang publik Indonesia. Setiap kali gawai dibuka atau layar televisi dinyalakan, masyarakat seolah dipaksa menelan menu harian yang seragam: sirkus politik nasional. Dari diskursus berkepanjangan ihwal kasus penyadapan hingga polemik keabsahan ijazah yang tak kunjung surut, panggung informasi kita didominasi oleh hiruk-pikuk intrik kekuasaan.
Pertanyaan mendasarnya: di tengah bisingnya pertarungan elit tersebut, ke mana arah dan porsi pemberitaan mengenai denyut nyata pembangunan di daerah-daerah? Apakah energi kolektif bangsa ini harus terus terkuras habis untuk melahap isu sensasional yang minim substansi kesejahteraan?
Bisingnya Politik, Sunyinya Substansi
Dalam ilmu komunikasi massa dikenal teori agenda setting, di mana media massa memiliki kekuatan untuk menentukan isu apa yang penting bagi masyarakat berdasarkan apa yang mereka tonjolkan. Ketika media dan ruang percakapan publik tersandera secara masif oleh kasus hukum personal, polemik ijazah, atau intrik politik elite, maka agenda setting nasional mengalami disorientasi.
Masyarakat akar rumput di daerah tidak sedang hidup dari drama politik Jakarta. Kebutuhan esensial mereka adalah kepastian harga pangan, akses kesehatan, dan yang paling kasat mata: infrastruktur penunjang ekonomi lokal.
Publik tentu belum lupa bagaimana era pemerintahan sebelumnya, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), begitu konsisten bahkan kerap mendominasi pemberitaan dengan agenda fisik peresmian proyek strategis nasional. Mulai dari jalan tol trans-wilayah, bendungan, pelabuhan, hingga bandara di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Terlepas dari berbagai catatan evaluasinya, pola komunikasi pembangunan tersebut secara konstan mengingatkan publik bahwa negara sedang bekerja secara fisik di tanah-tanah daerah.
Kini, ritme pemberitaan itu terasa bergeser. Isu-isu prosedural dan sensasi politik seolah mereduksi ruang bagi capaian riil pembangunan yang sesungguhnya tetap berjalan di berbagai penjuru nusantara.
Realitas di Lapangan: Pembangunan Tetap Berjalan, Tapi Kurang Porsi Panggung
Ironisnya, absennya eksposur bukan berarti negara berhenti membangun. Data menunjukkan bahwa roda pembangunan daerah tetap berputar di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai contoh konkret, Kementerian Pekerjaan Umum dan instansi terkait mencatat program Inpres Jalan Daerah (IJD) terus digenjot untuk memperkuat konektivitas di pelosok. Sepanjang periode kebijakan tersebut, ribuan kilometer jalan daerah di puluhan provinsi diresmikan dan diperbaiki guna memangkas biaya logistik warga. Belum lagi peresmian proyek-proyek jembatan penghubung, fasilitas irigasi pertanian, hingga pasar rakyat yang berdampak langsung pada nadi ekonomi mikro.
Namun, mengapa deretan capaian ini sepi dari hiruk-pikuk perbincangan publik? Jawabannya terletak pada komodifikasi informasi. Isu politik berbingkai kontroversi jauh lebih “seksi” secara algoritma media digital ketimbang peresmian jalan beton di pedalaman atau renovasi fasilitas irigasi petani. Akibatnya, terjadi deviasi informasi: rakyat disuguhi tontonan polarisasi, sementara substansi pembangunan daerah mengalami ‘devisit perhatian’.
Mengembalikan Kompas Informasi ke Arak Kesejahteraan
Sudah saatnya ekosistem informasi nasional melakukan detoksifikasi. Energi kolektif bangsa Indonesia terlalu berharga jika harus terus-menerus dihabiskan untuk meladeni narasi pertikaian politik yang tidak berdampak langsung pada kenaikan daya beli atau perbaikan kualitas hidup masyarakat.
Pers dan media massa memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan koreksi arah (course correction). Pemberitaan harus dikembalikan pada proporsi yang sehat: di mana kontrol sosial terhadap kekuasaan tetap berjalan tajam, namun prestasi riil dan kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah mendapat porsi yang adil.
Pembangunan tidak boleh hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga harus hadir dalam ruang kesadaran publik. Sebab, bangsa yang sehat adalah bangsa yang tahu cara membedakan mana informasi yang membangun peradaban, dan mana kebisingan yang sekadar menguras energi tanpa hasil.
