Suaranews.co Tepat di hari lahir Pancasila, Jaringan Edukasi Pemilu Untuk Rakyat(JEPR) Jawa Timur melauncing Posko Aduan Masyarakat Untuk Pemilu yang Jujur dan Adil. Hal itu di lakukan dalam rangka mengawal proses rekrutmen komisioner bawaslu baik di tingkat proponsi maupun rekrutmen komisioner Bawaslu Kabupaten/kota yang sedang berjalan mulai 13 april sampai dengan 12 agusntus 2023.
Rico ketua JEPR JATIM menyampaikan ‘bahwa masyarakat jawa timur khusunya bisa menyampaikan aduan terkait proses rekrutmen Bawaslu melalui email : jaringanpemilurakyat@gmail.com akun Facebook Jaringan Edukasi Pemilu Untuk Rakyat atau Instagram JEPR yaitu : @jepr_jatim”
“dan wajib di catat bahwa pada tanggal 16 juli kita akan memiliki empat komisioner baru untuk Bawaslu Propinsi dan pada tanggal 12 Agustus seluruh Komisoner Bawaslu hasil periode 2023 sampai 2028 akan di lantik” tambah rico kemudian.
Seperti kita ketahui bersama berdasar pengumuman tim seleksi Bawaslu Jatim bahwa sejak hari ini sampai tanggal 23 telah memasuki tahapan masukan dan tanggapan masyarakat, sementara itu untuk tahapan rekrutmen Bawaslu kabupaten/kota tim seleksi mengumumkan jika saat ini masih pada tahapan penerimaan pendaftaran calon anggota bawaslu yang berlangsung sampai tanggal 7 mei 2023.
Adapun terkait proses rekrutmen komisoner baru Bawaslu yang sedang berjalan JEPR jawa timur menyampaikan pokok pikiran di antaranya Menghimbau kepada seluruh Masyarakat Jawa Timur untuk melaporkan melalui Posko Pengaduan Masyarakat Untuk Penyelenggara Pemilu Yang JUJUR dan ADIL jika di temukan Pendaftar Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Timur atau Pendaftar Komisioner Bawaslu Kabupaten/kota yang memiliki rekam jejak tidak baik, baik secara moral ataupun secara hukum
Mendesak tim seleksi Rekrutmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur ataupun tim seleksi Rekrutmen Bawaslu Kabupaten/Kota untuk tranparan dalam melakukan tahapan proses rekrutmen,
Mendesak tim seleksi Rekrutmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur ataupun tim seleksi Rekrutmen Bawaslu Kabupaten/Kota mengumumkan kepada publik Profil calon pendaftar komisioner bawaslu dengan transparan di masing-masing kabupaten kota melalui Media cetak atau elektronik.
Mendesak tim seleksi Rekrutmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur ataupun tim seleksi Rekrutmen Bawaslu Kabupaten/Kota mengumumkan kepada publik rekam jejak/kinerja Komisioner Bawaslu yang mendaftar kembali (incumbent) secara terang benderang.
Mendesak tim seleksi Rekrutmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur ataupun tim seleksi Rekrutmen Bawaslu Kabupaten/Kota untuk tidak terpengaruh intervensi politik dari pihak manapun.
Mendesak tim seleksi Rekrutmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur ataupun tim seleksi Rekrutmen Bawaslu Kabupaten/Kota untuk tidak terjebak dalam praktek tansaksi uang dalam proses rekrutmen Bawaslu Propinsi ataupun rekrutmen Bawaslu Kabupaten/kota
Mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Untuk ikut mengawasi proses Rekrutmen Penyelenggara Pemilu dan mengumumkan kepada Publik siapa-siapa Pendaftar Incumbent khususnya yang terekam telah melakukan praktik pelanggaran etika selama masa jabatan sebelumnya.
Mendesak Aparat Penegak Hukum untuk Ikut mengawasi proses pendataran sampai dengan terpilihnya Komisioner Bawaslu baik di tingkat Propinsi atau di tingkat kabupaten/kota
Rico menambahkan “bahwa dilibatkannya nDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi krusial karena DKPP memiliki catatan terhadap kinerja hampir seluruh pendaftar incumbent begitu juga pentingnya aparat penegak hukum di libatkan, misal dengan mengirimkan nama nama pendaftar kepada aparat penegak hukum untuk di lakukan verifikasi apakah para pendaftar cacat hukum atau tidak”
“Trasnparansi menjadi isu kunci bagi proses rekrutmen yang sedang berjalan saat ini, janagan sampai opini transaksional yang mencuat dalam rapat antara BAWASLU,KPU di ruang KOMISI II DPR baru-baru nantinya terjadi di jawa timur, karena itu Tim seleksi di tuntut Transparan dalam menjalankan seluruh tahapan ” pungkasnya.
