Sinergi Forkopimda Purwakarta: Kawal Akuntabilitas APBD 2025 demi Kesejahteraan Publik
PURWAKARTA, suaranews.co – Komitmen penguatan transparansi dan tata kelola keuangan daerah kembali ditunjukkan oleh jajaran Kepolisian Resor Purwakarta.
Kehadiran perwakilan Polres Purwakarta dalam Rapat Paripurna DPRD menjadi gambaran nyata solidnya sinergitas antarlembaga dalam mengawal pertanggungjawaban anggaran demi kemajuan masyarakat.
Momen krusial penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2025 tersebut berlangsung khidmat di Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta pada Selasa (21/7/2026) malam.
Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II yang dimulai sekitar pukul 20.30 WIB ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Sri Puji Utami, serta dihadiri jajaran Wakil Ketua DPRD dan Bupati Purwakarta, H. Saepul Bahri Binzein, S.Ag. Mewakili Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, S.H., S.I.K., M.H., Kabag Ren Polres Purwakarta KOMPOL Dr. H. Iwan Rasiwan, S.H., M.H. hadir bersama unsur Forkopimda, pimpinan OPD, hingga para camat se-Kabupaten Purwakarta.
Capaian Opini WTP 11 Kali Berturut-turut dan Catatan Strategis
Agenda sidang diawali dengan pemaparan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terkait hasil pembahasan Raperda P2APBD 2025.
Dalam laporan resmi tersebut, Pemerintah Kabupaten Purwakarta mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 11 kali secara beruntun. Meski demikian, legislatif tetap memberikan sejumlah rekomendasi konstruktif, seperti optimalisasi pendapatan daerah, percepatan respons atas rekomendasi BPK, pembenahan pengelolaan belanja, hingga penguatan integrasi data antarinstansi.
Seluruh fraksi DPRD secara bulat memberikan persetujuan atas penetapan Raperda tersebut, yang ditandai dengan penandatanganan keputusan bersama antara legislatif dan eksekutif. Bupati Purwakarta, H. Saepul Bahri Binzein, menegaskan bahwa pencapaian WTP ini bukanlah titik akhir, melainkan lecutan semangat untuk menghadirkan alokasi anggaran yang kian efektif, tepat sasaran, serta berdampak langsung bagi masyarakat.
Komitmen Polri dalam Pengawasan dan Kondusivitas Daerah
Dukungan penuh terhadap iklim tata kelola pemerintahan yang bersih juga ditegaskan oleh pihak kepolisian.
Melalui Kasi Humas Polres Purwakarta IPTU Tini Yutini, pihak Polres menegaskan bahwa keterlibatan jajaran kepolisian merupakan wujud pengawalan terhadap prinsip demokrasi dan transparansi publik di Purwakarta.
“Polri mendukung setiap proses penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta,” ujar IPTU Tini Yutini.
Selain mendukung akuntabilitas tata kelola anggaran, Polres Purwakarta berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar seluruh roda pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Purwakarta dapat berakselerasi dengan aman dan lancar.
Persetujuan Raperda P2APBD TA 2025 menjadi bukti nyata kerja sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum di Purwakarta. Dengan transparansi anggaran yang terjaga serta situasi kamtibmas yang kondusif, fondasi pembangunan Kabupaten Purwakarta ke depan dipastikan kian kokoh demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Sumber Foto: Dok. Polres Purwakarta
Referensi/Sitasi: Artikel ini diolah secara editorial oleh suaranews.co
