Kadisdik Jabar Mangkir Temui Massa Aksi, PKC PMII Sebut Ada Krisis Kepemimpinan yang Serius
PURWAKARTA, suaranews.co – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Barat di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berujung kekecewaan mendalam.
Kepala Dinas Pendidikan beserta jajaran pejabat tinggi lainnya diketahui mangkir dan tidak menemui massa yang hadir untuk menyuarakan aspirasi terkait carut-marut dunia pendidikan di wilayah tersebut.
Sikap abai yang ditunjukkan oleh pimpinan kedinasan ini dinilai bukan lagi sekadar hambatan komunikasi birokrasi, melainkan cerminan nyata dari krisis kepemimpinan. Mahasiswa menganggap absennya para pengambil keputusan sebagai bentuk pengabaian hak konstitusional masyarakat serta buruknya komitmen instansi dalam mewujudkan ruang dialog publik yang demokratis.
Aksi demonstrasi yang mengusung tema besar “Quo Vadis Pendidikan Jawa Barat” ini awalnya diniatkan sebagai ruang penyampaian evaluasi kritis yang berbasis data. PKC PMII Jawa Barat hadir dengan membawa dokumen hasil kajian mendalam serta daftar panjang persoalan strategis pendidikan yang tengah menjadi kegelisahan kolektif masyarakat Jawa Barat saat ini.
Namun, hingga massa membubarkan diri, tidak ada satu pun otoritas berwenang yang keluar untuk memberikan respons substantif terhadap tuntutan tersebut.
Aspirasi Rakyat Diabaikan, Dialog Resmi Tertunda
Menanggapi situasi tersebut, Ketua PKC PMII Jawa Barat menegaskan bahwa ketidakhadiran Kadisdik tidak bisa dianggap sebagai kendala administratif atau teknis belakangan semata.
Berdasarkan laporan pers resmi yang dirilis oleh PKC PMII Jawa Barat pada Senin (20/7/2026), gerakan mahasiswa ini menegaskan bahwa etika birokrasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pendidikan kini sedang dipertaruhkan.
Mereka datang bukan demi kepentingan kelompok tertentu, melainkan untuk membawa mandat perbaikan mutu pendidikan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.
Ultimatum Tujuh Hari dan Ancaman Gelombang Massa Lebih Besar
Lantaran ketidakhadiran tersebut tanpa alasan kedinasan yang jelas, PKC PMII Jawa Barat menyatakan bahwa seluruh poin aspirasi mereka belum diterima maupun ditindaklanjuti secara resmi oleh pihak dinas.
Dalam dokumen pernyataan sikapnya, organisasi mahasiswa ini mengeluarkan ultimatum keras selama 7 (tujuh) hari kalender kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk segera membuka ruang dialog resmi. Jika peringatan ini diabaikan, mereka siap mengonsolidasikan seluruh Pengurus Cabang PMII se-Jawa Barat serta merangkul elemen akademisi, guru, organisasi kepemudaan, hingga elemen masyarakat sipil guna memicu aksi demonstrasi susulan dalam skala yang jauh lebih masif.
Tercatat ada dua belas tuntutan utama yang diusung dalam gerakan ini.
Beberapa poin krusial di antaranya mendesak adanya evaluasi total terhadap sistem SPMB, transparansi anggaran pendidikan, penguatan sokongan bagi sekolah swasta, peninjauan kebijakan Sekolah Maung, reformasi tata kelola pengangkatan kepala sekolah, pemberantasan praktik pungutan liar, hingga pemerataan fasilitas sekolah.
Mereka juga mendesak Gubernur Jawa Barat segera turun tangan mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan secara menyeluruh apabila persoalan strategis ini terus-menerus diabaikan.
Ketidakhadiran jajaran pimpinan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam aksi ini menandai babak baru ketegangan antara gerakan mahasiswa dan pemangku kebijakan.
Dengan adanya ultimatum tujuh hari, bola kini berada di tangan Kadisdik Jabar untuk menentukan apakah komitmen dialog publik akan dibuka atau justru memicu gelombang perlawanan yang lebih besar dari berbagai aliansi masyarakat sipil demi masa depan pendidikan Jawa Barat.
Sumber Foto: Dok. PKC PMII Jawa Barat
Referensi/Sitasi: Artikel ini diolah secara editorial oleh suaranews.co
