Anggaran Porprov Purwakarta Rp7,3 Miliar Disorot, Pos Atribut Rp2,5 Miliar Jadi Perhatian

Anggaran Porprov Purwakarta Rp7,3 Miliar Disorot, Pos Atribut Rp2,5 Miliar Jadi Perhatian

PURWAKARTA,suaranews.co – Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengalokasikan anggaran Rp7,3 miliar dari APBD untuk mendukung kontingen pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV 2026.

Di tengah target meraih 18 medali emas, sorotan publik kini tertuju pada besarnya anggaran yang disiapkan, terutama pos atribut kontingen yang mencapai Rp2,5 miliar.

Pemerhati Kebijakan Publik, Agus Yasin, meminta penggunaan anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Menurutnya, belanja untuk kebutuhan kontingen harus benar-benar mendukung prestasi atlet dan tidak berhenti pada pengadaan yang bersifat seremonial.

Rp7,3 Miliar untuk Kontingen Porprov

Berdasarkan laporan serberita yang menjadi sumber awal pemberitaan, total anggaran Rp7,3 miliar tersebut terbagi dalam tiga pos utama.

Rinciannya meliputi akomodasi dan peralatan sebesar Rp4 miliar, atribut kontingen Rp2,5 miliar, serta dana hibah untuk KONI sebesar Rp800 juta.

Anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung kontingen Purwakarta yang akan berlaga pada Porprov Jawa Barat XV 2026.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta juga memasang target 18 medali emas dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Namun, besarnya anggaran membuat Agus Yasin meminta adanya pengawasan yang lebih ketat, khususnya terhadap belanja yang nilainya cukup signifikan.

Pos Atribut Rp2,5 Miliar Dipertanyakan

Salah satu yang menjadi perhatian adalah anggaran Rp2,5 miliar untuk atribut kontingen, yang disebut mencakup jaket, jersey, sepatu, tas dan perlengkapan lainnya.

Agus Yasin menilai masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara jelas bagaimana anggaran tersebut digunakan.

Ia mempertanyakan jumlah penerima, harga satuan, spesifikasi barang, pihak penyedia hingga dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

“Publik membutuhkan angka dan dokumen yang bisa diuji. Berapa jumlah penerimanya? Berapa harga satuannya? Bagaimana spesifikasinya, siapa vendornya, dan bagaimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) itu disusun?” kata Agus Yasin, sebagaimana dikutip dari laporan serberita.

Menurutnya, keterbukaan dalam proses pengadaan diperlukan untuk memastikan kewajaran harga, volume barang, serta kesesuaian kualitas dengan barang yang nantinya diterima kontingen.

Pengawasan Diminta Dilakukan Sejak Awal

Agus Yasin juga mendorong Inspektorat/APIP, DPRD, dan BPK untuk memberikan perhatian terhadap penggunaan anggaran Porprov, terutama pada pos atribut dan akomodasi.

Ia menilai pengawasan tidak seharusnya hanya dilakukan setelah kegiatan selesai. Evaluasi dan audit berbasis kinerja juga diperlukan setelah gelaran Porprov untuk melihat sejauh mana anggaran yang dikeluarkan memberikan hasil terhadap prestasi olahraga Purwakarta.

Salah satu indikator yang menurutnya dapat dievaluasi adalah perbandingan antara total anggaran dengan raihan medali.

Dengan target 18 medali emas, penggunaan anggaran nantinya dapat dinilai berdasarkan hasil yang benar-benar dicapai di arena pertandingan.

Prestasi Atlet Harus Menjadi Prioritas

Agus Yasin mengingatkan agar target 18 medali emas tidak sekadar menjadi slogan, sementara penggunaan anggaran justru lebih banyak terserap untuk kebutuhan pendukung yang tidak berkaitan langsung dengan peningkatan prestasi.

“Jangan sampai target 18 emas hanya menjadi slogan, sementara yang pasti menang justru belanja Rp7,3 miliar. Purwakarta jangan hanya juara dalam laporan belanja, tetapi kalah di arena,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kritik terhadap anggaran tersebut bukan dimaksudkan untuk menyudutkan atlet.

Sebaliknya, pengawasan diperlukan agar atlet tidak menjadi pihak yang ikut terdampak apabila terjadi persoalan dalam tata kelola anggaran.

Sorotan terhadap anggaran Porprov Purwakarta menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam penggunaan APBD.

Dengan total Rp7,3 miliar dan target 18 medali emas, publik tentu memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan serta apa hasil yang diperoleh.

Terutama pada pos atribut senilai Rp2,5 miliar, keterbukaan mengenai volume, harga, spesifikasi, penyedia dan HPS menjadi bagian penting untuk memastikan belanja pemerintah berjalan wajar, transparan dan benar-benar mendukung prestasi atlet Purwakarta.

Sumber Foto: Ilustrasi

Referensi/Sitasi: Artikel ini diolah secara editorial oleh suaranews.co