Menakar Urgensi Makan Bergizi Gratis: Debat Sengit Bakom RI vs BEM UI Soal Anggaran Pendidikan

suaranews.co – Ruang diskusi publik bertajuk ‘Dua Sisi’ yang berlangsung pada Jumat, 17 Juli 2026, mendadak hangat saat perwakilan pemerintah dan elemen mahasiswa berhadapan langsung.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, terlibat adu argumen yang intens dengan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Fathimah Azzahra, mengenai implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Perdebatan dua arah ini menyoroti benturan paradigma yang tajam mengenai prioritas alokasi anggaran negara. Pihak mahasiswa menyoal pemanfaatan pos anggaran pendidikan untuk program pangan nasional tersebut, sementara pemerintah bertahan pada esensi pemenuhan gizi sebagai fondasi dasar belajar.

Kritik BEM UI: Anggaran Mestinya Fokus pada Fasilitas Pendidikan

Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, membuka argumentasinya dengan menyoroti tata kelola dana program MBG yang kini berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut sudut pandang mahasiswa, anggaran jumbo yang dialokasikan untuk program nasional tersebut seharusnya bisa dirasakan langsung manfaatnya untuk lini pendidikan formal yang bersifat struktural.

“Bagi kami sama karena masih menggunakan sama-sama anggaran pendidikan.

Jadi, ini semua sebetulnya masih terkait dengan pendidikan karena anggarannya dari sama-sama pendidikan,” tegas Fathimah.

Bagi BEM UI, mencampuradukkan anggaran fungsi pendidikan untuk program ketahanan pangan dinilai berpotensi mengaburkan fokus penyelesaian masalah utama di dunia pendidikan itu sendiri.

Paradigma Bakom RI: 56 Persen Siswa ke Sekolah dalam Kondisi Lapar

Merespons kritik tersebut, Kepala Bakom RI Muhammad Qodari langsung meluruskan cara pandang mahasiswa dalam melihat korelasi antara gizi dan efektivitas pendidikan.

Qodari kemudian memaparkan data krusial di lapangan yang melatarbelakangi lahirnya program MBG.

Berdasarkan data yang diterima pemerintah, tercatat sekitar 56 persen siswa di Indonesia masuk sekolah dalam keadaan lapar.

Kondisi fisik yang tidak prima ini dinilai menjadi akar penyebab hilangnya fokus siswa saat menerima pelajaran di dalam kelas.

“Kalau dia lapar enggak bisa belajar dengan baik, enggak dengerin guru walaupun seberapapun materi yang diberikan oleh guru bagus,” ungkap Qodari.

Ia menambahkan dengan gamblang bahwa program MBG pada dasarnya merupakan bagian yang inheren dan tidak terpisahkan dari ekosistem serta proses pendidikan yang berjalan.

Diferensiasi KIP Kuliah dan Tantangan Validasi Data Kampus

Guna menepis anggapan bahwa pemerintah mengabaikan kesejahteraan mahasiswa, Qodari mengingatkan kembali keberadaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Program jaminan pendidikan tinggi ini menyerap anggaran hingga Rp15 triliun per tahun yang menyasar lebih dari 1 juta mahasiswa di seluruh Indonesia.

“Jadi, sebetulnya pemerintah juga punya program. Itu yang saya maksud tadi, jangan dicampurkan dua hal ini. Program MBG itu satu hal, program untuk membantu mahasiswa bisa kuliah itu hal yang lain lagi,” papar Qodari secara to the point.

Suasana debat semakin dinamis saat pembahasan bergeser pada isu mengenai 60 ribu calon mahasiswa yang lolos Perguruan Tinggi Negeri (PTN) namun terancam gagal melanjutkannya akibat kendala finansial. Qodari menantang BEM UI untuk menyajikan data konkret secara spesifik untuk lingkup internal mereka.

“Sekarang di UI itu ada berapa? Fathimah punya enggak data angka kursi kosong yang ada orangnya tapi tidak mendaftar? Angkanya berapa kalau di UI? Kalau enggak punya angka, jangan bicara terlalu jauh,” tukas Qodari, mengajak mahasiswa untuk selalu berbasis data dan fakta agar perbaikan di lapangan bisa berjalan efisien.

Pembelaan Mahasiswa: Realita Lapangan vs Solidaritas Alumni

Mendapat tantangan tersebut, Fathimah langsung menyanggah anggapan bahwa gerakan mahasiswa bergerak tanpa dasar.

Ia menegaskan bahwa mahasiswa menyuarakan suara berdasarkan realita sosial yang mereka saksikan langsung di masyarakat.

“Kami melihat realitanya. Kita tidak seperti orang-orang yang mungkin punya segudang data-data akan dikeluarkan untuk men-justify pemerintah yang tidak pernah lihat realitanya,” sanggah Fathimah.

Khusus untuk iklim internal Universitas Indonesia, Fathimah membeberkan bahwa pemenuhan dana bagi mahasiswa yang kesulitan sejauh ini berhasil dimitigasi bukan karena andil besar kebijakan pemerintah, melainkan berkat kuatnya ikatan dan kontribusi finansial dari jaringan alumni UI.

“Memang di UI terpenuhi dan sebagainya bahwa banyak sekali orang-orang mengalami kesulitan dana tidak harus keluar itu karena alumni, bukan karena peran dari pemerintah,” tandas Fathimah menutup argumennya.

Diskusi publik antara Bakom RI dan BEM UI ini merefleksikan pentingnya check and balance dalam setiap kebijakan strategis nasional.

Meskipun terdapat perbedaan sudut pandang yang tajam mengenai pengelolaan anggaran, dialektika ini mempertegas bahwa penyelesaian masalah pendidikan di Indonesia membutuhkan integrasi yang kuat antara pemenuhan gizi dasar di tingkat sekolah serta validasi data yang akurat di tingkat perguruan tinggi.

Momen adu argumen antara Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra (kiri) dan Kepala Bakom RI Muhammad Qodari (kanan) dalam diskusi publik terkait program Makan Bergizi Gratis.

(Foto: Instagram.com/@zonamahasiswa.id)