BGN Pangkas 1.653 Sekolah dari Penerima MBG, Wilayah 3T Jadi Prioritas Utama
JAKARTA,suaranews.co – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan ulang sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebanyak 1.653 satuan pendidikan dikeluarkan dari daftar penerima manfaat setelah dilakukan evaluasi terhadap kondisi dan karakteristik sekolah.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan program MBG semakin tepat sasaran, terutama dengan memberikan perhatian lebih besar kepada wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta daerah yang masih menghadapi angka stunting tinggi.
Evaluasi terhadap penerima MBG dilakukan di tengah upaya pemerintah memperluas cakupan program.
BGN menyebut masih terdapat ratusan ribu satuan pendidikan yang belum memperoleh layanan MBG, sehingga penentuan skala prioritas menjadi bagian penting dalam perluasan program.
1.653 Sekolah Dikeluarkan dari Daftar Penerima
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan bahwa sebanyak 1.653 satuan pendidikan resmi dikeluarkan dari daftar penerima manfaat MBG di seluruh Indonesia.
Menurut Sudaryono, mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional serta lembaga pendidikan yang memiliki kemitraan dengan institusi internasional maupun nasional.
Keputusan tersebut disampaikan Sudaryono dalam keterangannya pada Kamis (10/9/2026).
Selain sekolah internasional, evaluasi juga mencakup sekolah yang dinilai telah memiliki kemampuan finansial secara mandiri dan tidak bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah.
Masih Ada Sekitar 240 Ribu Sekolah Belum Terjangkau
Berdasarkan pendataan yang dilakukan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag), terdapat lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia.
Jumlah tersebut mencakup sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, hingga berbagai satuan pendidikan keagamaan lainnya.
Dari keseluruhan jumlah tersebut, BGN mencatat lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah terjangkau program MBG. Sementara itu, sekitar 240.000 sekolah masih belum mendapatkan manfaat program.
Kondisi tersebut membuat BGN harus melakukan penentuan prioritas dalam memperluas cakupan MBG, termasuk menindaklanjuti permohonan dari sekolah-sekolah yang hingga kini belum memperoleh intervensi program.
Wilayah 3T dan Daerah dengan Stunting Tinggi Jadi Fokus
Sudaryono mengatakan BGN menerima banyak permohonan dari satuan pendidikan yang belum tersentuh MBG.
Pemerintah, kata dia, akan melakukan investigasi lapangan untuk menentukan sekolah yang dapat dilayani secara bertahap.
Prioritas utama diarahkan kepada satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, serta daerah lain yang memiliki tingkat stunting tinggi hingga sangat tinggi.
Maluku dan Papua menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus. BGN mencatat masih terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum memperoleh intervensi MBG.
Perluasan layanan ke daerah-daerah tersebut nantinya akan didukung melalui pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum secara bertahap.
BGN menargetkan aktivasi SPPG dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, efisiensi, serta ketepatan sasaran agar perluasan program dapat berjalan sesuai tujuan.
Penataan ulang penerima MBG menjadi bagian dari strategi BGN dalam mengoptimalkan distribusi program di tengah cakupan penerima yang terus diperluas.
Dengan mengeluarkan sekolah yang dinilai sudah memiliki kemandirian finansial dan mengarahkan perhatian ke wilayah 3T serta daerah dengan stunting tinggi, pemerintah berupaya memastikan manfaat program lebih banyak diterima kelompok yang membutuhkan.
Sumber Foto: Dok. Humas Badan Gizi Nasional (BGN)
Referensi/Sitasi: Artikel ini diolah secara editorial oleh suaranews.co
