Prabowo Pimpin Rapat KSSK: Sinergi Empat Otoritas Demi Benteng Stabilitas Ekonomi dan Kepercayaan Pasar
suaranews.co – Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (27/7/2026).
Pertemuan tingkat tinggi ini digelar guna memperkuat benteng koordinasi lintas otoritas dalam mengawal ketahanan ekonomi nasional serta merawat optimisme investor di tengah dinamika pasar global.
Langkah strategis yang dipandu langsung oleh Kepala Negara ini menegaskan komitmen kolektif antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menyelaraskan arah kebijakan demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Usai menghadiri rapat tertutup tersebut, Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengungkapkan pentingnya intensifikasi sinergi di tubuh KSSK.
Menurut laporan komprehensif yang dihimpun oleh suaranews.co dari siaran pers resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, kolaborasi ini diarahkan untuk menjembatani berbagai kebijakan vertikal dari masing-masing instansi agar saling mendukung dan bernilai guna bagi perekonomian.
Harmonisasi Lintas Otoritas demi Resiliensi Nasional
Destry menjelaskan bahwa ke depan, KSSK akan terus mempererat interaksi teknis maupun strategis, khususnya dalam menyelaraskan instrumen kebijakan yang berada di bawah wewenang masing-masing lembaga.
“Intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus, di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa, harus, kita koordinasikan,” ujar Destry saat menyampaikan keterangan persnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa konsolidasi ini mencakup penyatuan langkah strategis antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS.
Sinergi ini ditujukan untuk merespons ketidakpastian ekonomi global dengan merumuskan formulasi kebijakan yang adaptif namun tetap terukur.
Stabilitas Rupiah Prioritas Utama, BI Siapkan Bauran Instrumen Pro-Growth
Di tempat yang sama, Destry menegaskan bahwa Bank Indonesia tetap menaruh perhatian penuh pada penjagaan stabilitas nilai tukar rupiah sebagai fondasi utama kestabilan moneter.
Untuk merealisasikan hal tersebut, bank sentral memastikan keberadaannya secara aktif di pasar keuangan melalui beragam instrumen intervensi.
“Kami juga akan terus berada di pasar, baik melalui intervensi di spot, DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward), ataupun NDF (Non-Deliverable Forward). Dan juga tentunya di satu sisi, kebijakan kami yang bersifat pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami,” kata Destry menambahkan.
Selain fokus pada mitigasi risiko moneter, Bank Indonesia memelihara iklim investasi dengan memicu masuknya arus modal asing (capital inflows).
Merujuk pada hasil keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI edisi Juli 2026, otoritas moneter terus menggulirkan berbagai insentif bagi investor internasional, salah satunya memangkas biaya lindung nilai (hedging).
Destry menegaskan bahwa jajaran Dewan Gubernur BI berkomitmen penuh menjalankan mandat undang-undang untuk menyeimbangkan stabilitas moneter dengan dorongan pertumbuhan sektor riil.
Konsolidasi KSSK di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini mengirimkan sinyal positif bagi para pelaku pasar. Sinergi yang solid antara penentu kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan penjaminan simpanan diharapkan mampu memperkokoh ketahanan finansial Indonesia, meminimalisasi volatilitas pasar, serta memperluas ruang bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Sumber Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Referensi/Sitasi: Artikel ini diolah secara editorial oleh suaranews.co
