Mahasiswa Purwakarta Gelar Mimbar Bebas, Soroti Lapangan Kerja dan Pendidikan

PURWAKARTA, suaranews.co – Mahasiswa dari tujuh perguruan tinggi di Purwakarta menggelar aksi mimbar bebas pada Rabu (28/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Mereka menyoroti persoalan lapangan kerja, akses pendidikan, keterbatasan ruang kreatif, serta respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.

Peserta aksi berasal dari Politeknik Jatiluhur (Poljat), Politeknik Bhakti Asih (Polbab), Wastukancana, Unismu, Wikara, Muhajirin, dan Universitas Kartamulia. Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyampaikan kritik terhadap pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), realisasi janji penciptaan 19 juta lapangan kerja, serta polemik ijazah yang mereka kaitkan dengan integritas pejabat publik.

Mahasiswa menilai pembangunan daerah perlu memberikan manfaat nyata bagi generasi muda, terutama melalui kesempatan memperoleh pendidikan, mengembangkan kreativitas, dan memasuki dunia kerja.

Mahasiswa Soroti Kesempatan Kerja dan Pendidikan

Salah satu persoalan yang disampaikan dalam mimbar bebas adalah keterbatasan ruang kreatif bagi pemuda. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk mendukung kegiatan organisasi, pengembangan gagasan, kolaborasi, dan kegiatan produktif anak muda.

Selain itu, mahasiswa menyoroti hubungan antara perguruan tinggi dan kebutuhan industri. Mereka mempertanyakan sejauh mana pertumbuhan aktivitas industri di Purwakarta membuka kesempatan kerja bagi penduduk lokal, khususnya lulusan perguruan tinggi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Purwakarta pada 2024 sebesar 7,34 persen. Angka tersebut lebih tinggi daripada TPT Jawa Barat pada periode yang sama, yakni 6,75 persen.

Sementara itu, data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Purwakarta 2025 mencatat rata-rata lama sekolah sebesar 8,37 tahun dan harapan lama sekolah 12,51 tahun.

Data tersebut memberikan gambaran mengenai tantangan pendidikan dan ketenagakerjaan di daerah. Namun, angka pengangguran 2024 tidak dapat digunakan sebagai gambaran langsung kondisi pada Oktober 2026.

Mahasiswa juga mengangkat persoalan akses pendidikan. Mereka mendorong agar pendidikan mendapat perhatian lebih besar dalam kebijakan pembangunan, termasuk melalui perluasan akses dan pengurangan beban biaya pendidikan bagi masyarakat.

Kritik terhadap Program Nasional dan Akuntabilitas Pemerintah

Selain persoalan daerah, peserta aksi membawa sejumlah isu nasional. Mereka mempertanyakan pengawasan program MBG serta realisasi janji penciptaan 19 juta lapangan kerja.

Mereka juga menyinggung polemik ijazah yang dikaitkan dengan integritas dan kompetensi pejabat publik. Penilaian atas persoalan tersebut tetap memerlukan bukti dan proses verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaan program publik, pengawasan, transparansi, dan keterbukaan informasi menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Kritik mahasiswa terhadap program-program tersebut merupakan aspirasi peserta aksi dan perlu dibedakan dari temuan yang telah terverifikasi.

Mahasiswa Kecewa Pemerintah Tidak Menemui Massa

Persoalan lain yang disoroti adalah tidak ditemuinya massa aksi oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana disampaikan mahasiswa. Mereka berharap pejabat yang berwenang dapat menerima aspirasi dan membuka ruang dialog.

Perwakilan mahasiswa yang disebut sebagai Pres STIES IP Adid menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah daerah.

“Sangat disayangkan juga pihak pemerintah tidak menemui massa aksi, seolah diam ketika aspirasi disampaikan. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan dalam menghadapi dinamika yang ada. Seharusnya ketika bupati tak ada, wakil bupati bisa berdialog atau sekretaris daerah dapat menemui massa aksi, tapi malah tak memilih menghindar,” tegas Adid.

Mahasiswa berharap Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengundang Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Purwakarta dan organisasi kemahasiswaan dalam dialog terbuka. Forum tersebut diharapkan membahas persoalan daerah secara terarah, mulai dari pendidikan dan ketenagakerjaan hingga penyediaan ruang kreatif pemuda.

Mereka juga mendorong agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan administratif, tetapi ditindaklanjuti melalui pembahasan dan langkah konkret.

Aksi yang berlangsung pada peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa lintas kampus untuk menyampaikan tuntutan mengenai arah pembangunan daerah dan tanggung jawab pemerintah dalam merespons aspirasi masyarakat.